Pada tahun yang sama disusunlah Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dikukuhkan melalui Kepmenkes No 852/Menkes/SK/IX/2008, dan telah disepakati oleh pemangku kepentingan terkait.

STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Terdapat 5 pilar dalam STBM, yaitu:
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
3. Pengelolaan Air Minum di Rumah Tangga (PAM RT).
4. Pengelolaan sampah rumah tangga.
5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga.

DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE – 65 TAHUN 2010

KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Pelaksanaan penilaian tanggal 2 dan 3 Agustus 2010. Semoga lomba ini menjadi awal pemberdayaan masyarakat di wilayah Kec. Pangkalan Banteng. Selamat berlomba !

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau lebih dikenal dengan PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam PNPM Mandiri terkandung beberapa aspek pengertian, sbb:

1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

• Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

• Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

• Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)

• Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

• Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

• Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

• Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Program utama PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

DESA SIAGA

Upaya pemberdayaan masyararakat di bidang kesehatan sudah lama tumbuh didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1975 Departemen Kesehatan telah menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau lebih dikenal dengan PKMD. Kebijakan tersebut dibuat guna mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat. Pada waktu itu kegiatan PKMD diselenggarakan melalui Karang Balita, Pos Penanggulangan Diare, Pos Kesehatan, Pos Imunisasi dan Pos KB Desa yang pelayanannya masih terkotak-kotak. Melihat perkembangann tersebut pada tahun 1984 ditetapkan instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri, mencoba mmengintegrasikan kegiatan masyarakat tersebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang hingga saat ini tetap berkembang di Indonesia. Kegiatan Posyandu pada waktu itu ditekankan kepada 5 (lima) kegiatan yaitu  Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare. Posyandu merupakan salah satu UBKM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) yang ada di desa. Sementara di tingkat desa tumbuh juga berbagai macam UKBM seperti Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin), Dasolin (Dana Sosial Ibu Bersalin), kelompok jimpitan, koperasi jamban, warung obat desa, Kelompok Pemakai Air (POKMAIR), Ambulan Desa, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES), kelompok peduli kesehatan, dll.

Dalam rangka percepatan desa sehat terutama untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan MDG’s, pada tahun 2006 Menteri Kesehatan dan jajarannya mencanangkan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui DESA SIAGA. Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri.

Adapun tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Sedangkan tujuan khusus desa siaga adalah:

• Meningkatya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan
• Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, darurat dan sebagainya)
• Meningkatnya keluarga sadar gizi
• Meningkatnya masyarakat yang berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
• Meningkatnya kesehatan lingkungan desa
• Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan

Dalam rangka memaksimalkan fungsi desa siaga, sejak tahun 2006-2009 telah dilakukan peningkatan kapasitas terkait sumber daya desa siaga. Terkait kesiapan petugas telah dilatih bidan desa siaga sebagai tenaga pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sedangkan terkait kesiapan masyarakat telah dilatih 2 kader dan 1 tokoh masyarakat (toma) di seluruh desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pelaksanaan Survai Mawas Diri (SMD) dan musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Telah dikembangkan  UKBM dan di bangun poskedes di desa dalam rangka pelayanan kesehatan dasar. Jadi pengembangan desa siaga sampai tahun 2009 masih mengarah kepada upaya memenuhi kesiapan desa siaga secara fisik dan upaya penyiapan tenaga kesehatan dan kader.

Melalui KEPMENKES No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota No. 18 adalah DESA SIAGA AKTIF.

Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan  bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kementerian Kesehatan RI melalui RPJM 2010-2014 telah menetapkan salah satu indikatornya adalah Desa Siaga Aktif.

Pengembangan konsep desa siaga dilakukan secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia sehingga diharapkan dimasa yang akan datang konsep DESA SIAGA dapat digunakan sebagai payung “Model Pemberdayaan Masyarakat” di Indonesia dan dapat diintegrasikan oleh  seluruh kementerian yang ada di Indonesia termasuk Program PNPM Mandiri.

Mungkin desa siaga yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan saat ini bisa disebut sebagai Desa Siaga Kesehatan. Selanjutnya mungkin dapat dikembangkan Desa Siaga Pendidikan, Desa Siaga Pertanian, Desa Siaga Lingkungan Hidup, Desa Siaga Kehutanan, Desa Siaga Koperasi dan UKM, Desa Siaga PDT. Tentunya semuanyan ini harus juga terintegrasi dengan Program PNPM Mandiri sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

MDG’S

Millenium Development Goals atau disingkat MDG’s merupakan kesepakatan yang lahir pada tahun 2000 dan diprakarsai oleh 189 negara PBB, termasuk dihadiri oleh Presiden RI. Secara umum MDG’S bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

MDG’s melingkupi 8 (delapan) agenda, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua
3. Mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain
7. Menjamin kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Secara umum lingkup 8 (agenda) MDG’S berkaitan sangat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek kesehatan.

Pencapaian agenda MDG’S yang langsung terkait kesehatan adalah agenda No. 4, 5 dan 6. Sedangkan agenda MDG’S yang terkait secara tidak langsung adalah agenda No. 1, 2, 3, 7, dan 8.

Dalam rangka pencapaian agenda MDG’S yang terkait secara langsung terhadap kesehatan, telah dilakukan berbagai upaya yang terencana dituangkan baik dalam RPJM 2004-2009 maupun dalam RPJM 2010-2014.  Dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama termasuk kesehatan, disebutkan sasaran yang ditetapkan antara lain:

• Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun
• Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup
• Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan
• Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 15%.

Dalam rangka pencapaian agenda MDG’S yang terkait secara tidak langsung terhadap kesehatan, penanganannya memerlukan lintas integrasi program dengan sektor lain. Sebagaimana kita ketahui faktor sosial dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gap dalam tingkat pendidikan, pendapatan, gender, kesulitan medan geografis, ketersediaan air bersih serta kesehatan lingkungan yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan kesehatan pada umumnya hanya akan terwujud bila Kementerian Kesehatan bersama jajarannya selaku sektor yang bertanggungjawab, bersama dengan berbagai pihak  terkait (antara lain lintas sektor, pemerintah daerah, profesi, akademisi, swasta, pendidikan lembaga swadaya masyarakat, donor agencies, serta organisasi agama,  organisasi kewanitaan, dll)  secara bersama untuk mencapai tujuan agenda MDG’S.

SIMPULAN

Setelah menelaahan terkait PNPM Mandiri, Desa Siaga, dan MDG’S dapat disimpulkan, sbb:

• Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat sudah ada tumbuh di masyarakat baik melalui fasilitasi pemerintah maupun lainnya.
• Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai nama yang berbeda-beda di masyarakat namun mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam rangka menumbuhkan kemampuan masyarakat, merubah perilaku masyarakat, dan mengorganisi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kemandirian di masyarakat.
• PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang sangat mulia khususnya dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu pencapaian agenda MDG’S no 1 terkait penanggulangan kemiskinan.
• Desa Siaga Kesehatan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif di desa yang lebih menekankan kepada pencapaian agenda MDG’s yang langsung terkait dengan kesehatan khususnya agenda No. 4, 5, dan 6 yaitu menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan mengurangi penyakit menular.
• Mungkin bisa disetarakan bahwa Desa Siaga adalah PNPM Kesehatan plus

REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat di rekomendasikan, sbb:

• PNPM Mandiri dan Desa Siaga adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis guna mencapai tujuan komitmen Internasional agenda MDG’S yang juga merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk memenuhinya.
• PNPM Mandiri dan Desa Siaga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang sebagian besar difasilitasi oleh pemerintah. Perlu berjalan secara beriringan dan sinergis karena keduanya sudah berjalan cukup baik di masyarakat.
• Kesinambungan PNPM dan Desa Siaga perlu terus dijaga dan dikembangkan mengingat upaya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dinamis.

Pembinaan pemerintah terhadap kedua program tersebut baik PNPM Mandiri maupun Desa Siaga perlu terus ditingkatkan.

*)Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan

Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH saat membuka Festival Seni dan Budaya Islam dalam rangka peringatan Hari Lahir ke-XI Lembaga Pondok Pesantren Nurul Karomah, Pasuruan, Jawa Timur (17/7). Pada kesempatan tersebut, Menkes menyerahkan bantuan sosial sebesar Rp. 56.000.000,- untuk pembangunan Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren) Nurul Karomah. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur, Bupati Pasuruan, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Karomah serta para kyai dan alim ulama se-Provinsi Jawa Timur.

Menkes menjelaskan, pondok pesantren mempunyai jumlah santri yang besar dan menjangkau tatanan terdekat dengan keluarga. Dengan potensi ini diharapkan dapat tergalang kemitraan dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, sehingga keluarga besar Pondok Pesantren dapat menjadi keluarga yang sadar gizi serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Menkes, salah satu strategi penguatan sumberdaya masyarakat adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Salah satu wujud dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah terbentuknya Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren).

Menkes berharap Poskestren dapat membudayakan PHBS dengan mengutamakan upaya peningkatan pola hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif) tanpa mengabaikan pengobatan sederhana (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) sesuai dengan kompetensi dan sumberdaya yang ada dengan pembinaan teknis dari Puskesmas setempat.

“Kementerian Kesehatan telah memberikan dukungan stimulan berupa bantuan untuk pembangunan gedung Poskestren di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2009 terdapat 1015 Poskestren, 218 diantaranya berada di daerah Jawa Timur”, terang Menkes.

Mengutip Data Riskesdas 2007, Menkes menjelaskan, hasil dari Riskesdas 2007 antara lain menunjukkan bahwa prevalensi nasional Diabetes Melitus (berdasarkan hasil pengukuran gula darah pada penduduk umur >15 tahun bertempat tinggal di perkotaan) adalah 5,7%. Dimana Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 13 provinsi yang mempunyai prevalensi Diabetes Melitus di atas prevalensi nasional. Sedangkan angka nasional perilaku merokok setiap hari pada penduduk umur >10 tahun adalah 23,7%, dimana Provinsi Jawa Timur juga merupakan bagian dari 17 provinsi yang mempunyai prevalensi diatas nasional.

Data lainnya tentang pemakaian air bersih, dengan rerata per orang per hari <20 liter di bawah persentase nasional 14,4% mencakup 20 provinsi termasuk Jawa Timur. Demikian pula halnya dengan fasilitas buang air besar, persentase nasional rumah tangga yang 
menggunakan jamban sendiri adalah 60,0%. Sebanyak 20 provinsi mempunyai persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri di bawah persentase nasional termasuk Jawa Timur. Ternyata untuk HIV/AIDS, Jawa Timur juga merupakan Provinsi ke-2 tertinggi setelah Jawa Barat. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010-2014 dicantumkan bahwa pembangunan nasional yang akan dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan pencapaian MDGs dengan sasaran indikatornya antara lain: 1) Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun, 2) Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, 3) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4) Menurunnya prevalensi gizi kurang (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi <15%.

Dengan tumbuhnya Poskestren di seluruh tanah air, khususnya di Jawa Timur, Menkes berharap pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat berkembang lebih baik lagi. Sehingga setiap masalah dan kejadian penyakit menular yang ada di lingkungan pondok pesantren dapat cepat terdeteksi dan terlaporkan ke Puskesmas.

Pada kesempatan tersebut Menkes mengajak para santri untuk mengaktualisasikan berbagai kreatifitasnya dalam kegiatan yang bermanfaat, baik dalam upaya peningkatan pengetahuan serta keterampilan di bidang kesehatan dan ekonomi. Dengan adanya sinkronisasi ini, santri diharapkan akan mendukung tercapainya sinergisitas upaya pembangunan nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.

Hal tersebut disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan topik ”Strategi Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan yang Berbasiskan Preventif dan Promotif” pada Sabtu (13/03/2010) di Semarang.

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kata Menkes pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Derajat kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif dan mampu bersaing untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapinya, ujar Menkes.

Menkes mengatakan, pembangunan kesehatan tahun 2005-2025 memberikan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin. Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2014 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan pencapaian MDGs yang antara lain, yaitu 1) Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun ; 2) Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup ; 3) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup ; dan 4) Menurunnya prevalensi gizi kurang (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi lebih kecil dari 15%.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007, dalam tiga dekade terakhir, berbagai indikator derajat kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan. Umur Harapan Hidup pada saat lahir meningkat menjadi 70,6 tahun, Angka Kematian Ibu menurun menjadi 228 per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Neonatal menurun menjadi 20 per 1.000 kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi menurun menjadi 34 per 1.000 Kelahiran Hidup, serta Angka Kematian Anak Balita menurun menjadi 44 per 1.000 Kelahiran Hidup, ujar Menkes.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 menghasilkan berbagai peta masalah kesehatan, diantaranya: Berdasarkan gabungan hasil pengukuran Gizi Buruk dan Gizi Kurang menunjukkan bahwa sebanyak 19 provinsi mempunyai prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang diatas prevalensi nasional sebesar 18,4%. Ini berarti, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk pencapaian program perbaikan gizi yang diproyeksikan sebesar 20%, dan target Millenium Development Goals sebesar 18,5% pada 2015, telah dapat dicapai pada 2007.

Menkes mengatakan, setiap hari dan dari hari ke hari, setiap individu, keluarga dan kelompok masyarakat semakin tergantung pada pelayanan kesehatan dasar yang semakin kompleks. Pada fase kehidupan setiap orang, mulai dari janin hingga usia lanjut, baik perempuan maupun laki­ laki, mempunyai risiko dan kebutuhan kesehatan yang unik. Mereka semua bergantung pada berbagai upaya kesehatan, bukan saja untuk bertahan hidup dari serangan penyakit mematikan (survival), untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, emosional dan intelektual (development), namun juga untuk memperoleh perlindungan kesehatan (protection) agar dapat hidup sehat dan produktif.

Pada aspek penyediaan sarana pelayanan kesehatan, Pemerintah telah berhasil membangun Puskesmas di setiap kecamatan, sampai saat ini telah terdapat 8.548 Puskesmas, 22.337 Puskesmas. Pembantu yang didukung dengan 6711 Puskesmas keliling Roda 4 dan 858 Puskesmas Keliling Perahu/kapal. Di tingkat masyarakat telah tumbuh berbagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yaitu sekitar 269.000 Posyandu, 52.000 Poskesdes dan 1000 Poskestren, ujar Menkes.

Menurut Menkes, pelayanan kesehatan dasar harus terselenggara atau tersedia untuk menjamin hak azasi semua orang untuk hidup sehat. Penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan kesehatan dasar ini harus secara nyata menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin. Bahkan lebih jauh lagi, ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar tersebut harus mencakup setiap upaya kesehatan yang menjadi komitmen komunitas global, regional, nasional maupun lokal.

Dr. Endang mengatakan, WHO Regional Meeting on Revitalizing Primary Health Care di Jakarta pada Agustus 2008 menghasilkan rumusan tentang perlunya melakukan ‘Primary Health Care Reforms’. Intinya adalah reformasi ‘universal coverage’; ‘service delivery’; ‘public policy’ dan ‘leadership’. Revitalisasi PHC akan berdampak pada Puskesmas. Untuk itu, Kementerian Kesehatan sedang dalam proses melakukan Revitalisasi Puskesmas untuk penetapan fungsi Puskesmas yang dapat menjawab arah kebijakan pembangunan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif dengan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Menurut Menkes ada 4 fungsi Puskesmas yang sejalan dengan fokus pembangunan kesehatan yaitu sebagai pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Sedangkan pendekatan pelaksanaannya melalui 3 level of prevention yaitu health promotion and specific protection, early detection and prompt treatment,serta rehabilitation and disability limitation. Pada tingkatan Puskesmas level 1 dan 2 yang lebih dominan, dimana untuk level 3 tetap dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan fungsi Puskesmas. Sehingga perlu adanya dukungan pada tingkatan rujukan atau pelayanan sekunder , dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit.

Berdasarkan aspek kelembagaan, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota dengan prinsip kewilayahan. Artinya Puskesmas bertanggung jawab pada satu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan. Hal ini untuk menjamin rantai kesisteman tetap dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prinsip desentralisasi, ujar Menkes.

Dalam aspek pembiayaan, sebagai UPT Dinas Kabupaten/kota, sumber utama adalah dari APBD, akan tetapi karena masih besarnya permasalahan kesehatan masyarakat maka Pemerintah akan memberikan subsidi melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dipergunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan manajemen di dalam maupun di luar gedung . Tujuannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan dan manajemen Puskesmas dan jaringannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara dalam aspek sumber daya manusia akan dikeluarkan kebijakan tentang tenaga strategis yang meliputi dokter, bidan, perawat, tenaga promosi kesehatan (yang mampu melakukan pemberdayaan masyarakat), surveilans agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, kata Menkes.

Suksesnya pelaksanaan tugas Puskesmas perlu didukung jejaring rujukan dan pembinaan karena Revitalisasi Puskesmas tidak akan berhasil tanpa penguatan kabupaten/kota baik dinas kesehatan maupun rumah sakit. Puskesmas sebagai UPT kabupaten/kota mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas kabupaten/kota, tapi tidak berarti kabupaten/kota tidak mempunyai tugas sama sekali, ujar Menkes.

Menkes mengatakan pembangunan kesehatan tidak akan berhasil tanpa peran aktif dari semua pelaku pembangunan kesehatan, termasuk semua jajaran baik insan Perguruan Tinggi maupun organisasi profesi, termasuk Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Menkes berharap Perguruan Tinggi dan IAKMI dapat berperan aktif dan berkontribusi positif dalam pembangunan kesehatan baik melalui masukan dan kajian ilmiah, input tentang teknologi tepat guna, serta penyediaan SDM yang kompeten.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669,Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail: puskom.publik@yahoo.co.id

1. Menjaga kebersihan lingkungan dengan mengantisipasi adanya genangan-genangan air yang dapat menjadi tempat bersarangnya nyamuk dengan cara 3M Plus.
2. Mencegah anggota keluarga dari gigitan nyamuk yang menyebabkan penularan penyakit malaria dan demam berdarah baik di rumah maupun di tempat-tempat umum dengan cara mengoleskan obat anti nyamuk dan tidur berkelambu.
3. Melakukan Abatesasi pada tempat-tempat penyimpanan air baik di dalam maupun diluar rumah.
4. Berkoordinasi secepatnya kepada petugas atau instansi kesehatan terdekat apabila mendapatkan / menemukan penderita dengan gejala-gejala penyakit malaria atau demam berdarah.
5. Berikan tindakan pertama kepada anggota keluarga yang dicurigai terserang penyakit malaria atau demam berdarah sesuai pengetahuan keluarga Anda.

Demikian himbauan disampaikan agar wabah Penyakit DBD dapat dihindarkan.

Undangan kepada seluruh Staf Puskesmas Karang Mulya untuk mengikuti Lokakarya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 Jam 10.00 WIB. Sehubungan dengan pentingnya acara tersebut mohon dapat hadir tepat waktu.

NB. Untuk melengkapi data staf mohon membawa rekening BPD.

Demikian informasi dan terimakasih atas perhatianya.

Informasi selengkapnya silahkan buka web BKD kotawaringin Barat di http://bkd.kotawaringinbaratkab.go.id , isinya ada 3 file yang  dapat Anda download (Link diatas akan terbuka pada jendela (window/tab baru) :

• CPNS 2009 – Pengumuman dan Syarat-syarat
• CPNS 2009 – Lampiran
• CPNS 2009 – contoh surat lamaran

Sselamat mengikuti seleksi CPNS 2009, semoga sukses !

Terimakasih telah mengakses website Puskesmas Karang Mulya. Kedepan website ini akan digunakan untuk membantu kinerja staf dalam melaksanakan program yang telah dibuat. Karena kami menyadari bahwa zaman sudah berkembang pesat dengan adanya handphone yang dapat mengakses internet, maka kami luncurkan website ini untuk menjawab kebutuhan masyakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Karang Mulya untuk memperoleh informasi khususnya bidang kesehatan.

Sekian dan nantikan pembaharuan (update) kami selanjutnya. Apabila ada pertanyaan atau informasi bagi kemajuan pembangunan kesehatan khususnya di wilayah kerja Puskesmas Karang Mulya silahkan dikirmkan kepada kami.  Terimakasih.